DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menduga Keuchik Gampong Lambitra melakukan korupsi dana desa. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh telah merampungkan (P-21) kasus korupsi pada pembangunan rumah sakit (RS) rujukan regional Aceh Tengah pada Jumat, 5 April 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), melalui Koordinator Alfian, mengungkapkan keprihatinan terkait tren vonis ringan dan bebas di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menerima petikan putusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa Muhammad Zaini dalam perkara penyimpangan anggaran Aceh World Solidarity Cup tahun 2017.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun 2022 dan 2023 kepada penuntut umum Kejari Banda Aceh, Rabu, 31 Januari 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Komite I DPD RI, memberikan apresiasi kepada Polda di Indonesia khususnya Polda Aceh yang memiliki prestasi khusus dalam penanganan kasus di tahun 2023. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ditreskrimsus Polda Aceh telah menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 6 kasus di tahun 2023 dengan jumlah tersangka 36 orang.

Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko mengatakan ada 36 kasus tindak pidana korupsi yang menjadi target Polda Aceh di 2023 meliputi di bidang Ditreskrimsus 11 kasus dan polres jajaran 25 kasus.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Inspektorat Aceh, Jamaluddin ikut menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang diselenggarakan KPK di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dalam momentum itu, Jamaluddin mengatakan, korupsi merupakan suatu praktik tindak pidana yang didasarkan pada penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain yang berakibat pada kerugian negara.

DIALEKSIS.COM | Aceh - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyikapi kedatangan Ketua KPK Firli Bahrluri ke Aceh. Kedatangan Ketua KPK ke Aceh kali ini menjadi sorotan publik secara serius. 

Lantaran sang ketua berstatus dalam penyelidikan oleh Polda Metro Jaya dan Dewan Pengawas KPK dalam kasus indikasi pemerasan dan penerimaan fasilitas yang dinilai sebagai bentuk gratifikasi atau terjadinya konflik kepentingan dalam penanganan perkara oleh KPK.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menerima tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam momentum pembukaan Road Show Bus KPK dan Road To Hakordia, di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Kamis (9/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari, meninjau kesiapan penyelenggaraan Pekan Raya UMKM, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Rabu (8/11/2023) malam.

Kegiatan itu digelar dalam rangka memeriahkan Roadshow Bus KPK dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 11 November, dan diikuti oleh perwakilan Usaha Mikro, Kecil Menengah se-Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan salah satu permasalahan kebangsaan adalah bagaimana membebaskan negeri dari praktek korupsi.

“Banyak pihak ingin memberantas korupsi dan tidak sedikit negara gagal mewujudkan tujuannya karena maraknya praktek korupsi," kata Firli dalam acara Penglepasan Pawai Bus KPK-RI di halaman kantor Gubernur Aceh, Rabu (8/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, mengajak seluruh masyarakat terutama para Aparatur Sipil Negara untuk bersama-sama membangun Aceh yang bersih dari korupsi, menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. 

“Jadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata Sekda saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh dalam Penglepasan Pawai Bus KPK-RI di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Rabu (8/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya mempersiapkan generasi yang sadar akan bahaya korupsi, Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar menggelar lomba pidato anti korupsi untuk pelajar SMA dan SMK.

Mengusung tema “Peran Gen Z Hindari Money Politic Menuju Indonesia Bebas Korupsi" berharap agar ajang ini tidak hanya sebatas perlombaan untuk meraih juara, akan tetapi dapat mengedukasi pelajar terhadap potensi dan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada membeberkan pola korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah desa. Dia menyebut ada dana desa yang dikumpulkan, lalu dipakai untuk berlibur ke suatu tempat dengan dalih studi banding.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Bupati Aceh Tamiang, Mursil akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi penguasaan lahan Eks-HGU PT. Desa Jaya Alur Jambu dan PT. Desa Jaya Perkebunan Alur Meranti, Rabu (25/10/2023) besok, pukul 09:00 WIB.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melaksanakan Pencanangan Kawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berlangsung di halaman kantor setempat, Rabu (18/10/2023).

DIALEKSIS.COM | Politik - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu PKPU terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengenai eksekusi Putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) mengenai Uji materi terkait jeda mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam kontestasi pemilu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)menaruh harapan besar kepada Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol. Drs. Achmad Kartiko, SIK., MH, untuk dapat menyelesaikan kasus korupsi yang belum terselesaikan secara hukum selama ini.  

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, ada kasus dengan status mangkrak artinya tidak terselesaikan secara utuh sehingga kepastian hukum tidak berjalan.