DIALEKSIS.COM | Bireuen - Di tengah rimbunnya pepohonan dan aliran jernih Paya Santewan Indah, Jumat pagi, 4 Juli 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi berdiri terpukau. Di hadapannya, puluhan warga desa, para camat, dan sejumlah pejabat daerah tengah memamerkan produk lokal dari desa-desa binaan Kejari Bireuen. Tak sekadar pameran, kehadiran mereka menyambut satu tujuan: membangun desa bebas korupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., memimpin rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI), Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK), dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang melibatkan seluruh Pejabat Eselon III serta Tenaga Ahli Disdik Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran daring dan luring, dan dipusatkan di ruang rapat (oproom) Dinas Pendidikan Aceh pada Jumat (4/7/2025).
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe, yang telah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi Aceh menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh Tahun Anggaran 2022-2023.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti pembayaran utang penyesuaian harga terhadap tujuh paket proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp43,9 miliar oleh Pemerintah Aceh yang tidak tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2024.
DIALEKSIS.COM | Kutacane - Sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Donokasino Dono Dono pada 4 Juni 2025 pada pukul 09.17 kembali menjadi viral dan memicu perhatian publik. Video berdurasi beberapa menit itu menyoroti persoalan serius terkait pembangunan kandang ayam yang terletak di tengah pemukiman padat penduduk di Kecamatan Porkison, Aceh Tenggara. Keberadaan kandang ayam yang sangat dekat dengan rumah warga ini diduga menjadi penyebab gangguan lingkungan dan masalah kesehatan bagi masyarakat setempat.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Penyelamat Kampung Aceh Tengah menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Senin (19/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Aceh Timur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Timur tahun anggaran 2022.
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,6 miliar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat menerima penghargaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atas keberhasilannya menyelamatkan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) mendesa agar pihak Kejaksaan Tinggi Aceh segera melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan dana yang merugikan masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) merangkum dan mengupas kasus korupsi yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri mengumumkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024.
Sepanjang tahun tersebut, Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Bidang Perdata dan TUN telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 14.515.787.298 dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 950.869.458.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri, dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel untuk SMA sederajat senilai Rp 43,7 miliar. Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Rabu (13/11/2024).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh melaporkan kinerja 100 persen dalam penyelesaian 44 perkara tindak pidana korupsi hingga Oktober 2024. Ketua PT Banda Aceh, Suharjono, memuji ketepatan dan kecepatan para hakim dalam memberikan putusan.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memutuskan untuk memotong 50 persen gaji Mai (47), mantan bendahara Dinas Kesehatan setempat, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan honorarium tenaga honorer di berbagai Puskesmas di wilayah tersebut selama periode 2015-2019. Akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 918 juta.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah, mengajak kaum muda dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terus menggaungkan semangat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh Plt Sekda Aceh dalam sambutannya, pada Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di Ballroom Hermes Palace Hotel, Selasa (29/10/2024).
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, berinisial MS (47) ditangkap Sat Reskrim Polres Aceh Utara, terkait dugaan kasus korupsi gaji honorer. Kerugian negara mencapai hampir 1 milyar.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Persidangan kasus korupsi pengadaan wastafel (wastapel) di Dinas Pendidikan Aceh kini memasuki babak yang krusial. Semakin banyak nama-nama pejabat tinggi yang terseret, semakin rumit pula benang kusut yang harus diurai. Pertanyaannya, sudah cukupkah tiga tersangka yang kini duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara sebesar Rp 7,3 miliar?